• Nikah Siri, Hakim PTUN Serang Dilarang Bersidang Selama 12 Bulan
• Kementerian ESDM Larang Pemegang IUP Pakai Kontraktor Terafiliasi
• Krisis Suplai Picu Kenaikan Ekstrem Harga Batu Bara di Tiongkok
• Aturan Baru DMO Migas Minimal 25 Persen Dinilai Bisa Beratkan Investor
• Hadiri SPEKIX 2026, Pramono Anung Paparkan Fasilitas Khusus Disabilitas

Bahlil Lahadalia | Dok. ESDM

nusakini.com, Pemerintah berupaya mengambil alih kendali harga batu bara di pasar global melalui pemotongan volume produksi nasional. Langkah strategis ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (12/10/2026).

Menurut Bahlil, Indonesia saat ini menguasai sekitar 43 persen pasokan batu bara yang diperdagangkan secara internasional. Namun, harga komoditas andalan tersebut selama ini justru lebih banyak diatur oleh negara asing.

Bahlil menyoroti bahwa pasokan dari Indonesia mencapai 43 persen dari total 1,3 miliar ton yang diperdagangkan di pasar global. "Tetapi harganya diatur oleh asing," ujar Bahlil saat memaparkan dominasi pasar tersebut.

Kementerian ESDM merespons situasi ini dengan memperketat alokasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Strategi pengurangan pasokan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan permintaan pasar global.

Kebijakan pengetatan ini berdampak pada penurunan total produksi batu bara nasional pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menariknya, penerimaan negara dan nilai transaksi justru mengalami peningkatan meskipun volume barang berkurang secara signifikan.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan pelonggaran bagi pengusaha daerah skala menengah ke bawah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan kapasitas produksi di bawah satu juta ton dipastikan tetap mendapatkan kuota.

Keputusan ini diambil secara khusus untuk melindungi kelangsungan bisnis pengusaha lokal di sektor pertambangan. "Tapi yang baru IUP yang cuma 300.000, 200.000, 1 juta, aku bilang kasihlah, mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi," tambahnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa sebelumnya harga patokan dari pemerintah sering diabaikan oleh para pelaku pasar komoditas. Melalui kebijakan pembatasan produksi ini, dominasi penentuan harga oleh pihak luar mulai dapat ditekan. (*)